KETUA UMUM MATHLA'UL ANWAR DARI MASA - KE MASA


K.H. Moh. Yassin 1916-1933 Bistir Mathla'ul Anwar
(Direktur K.H. Moh. Yassin) Muktamar I 1936-1937
K.H. Yassin/K.H Abdul Mukti Muktamar II 1937-1939
KH. E. Uwes Abu Bakar Muktamar III 1939-1940
KH. E. Uwes Abu Bakar Muktamar IV 1940-1941
KH. E. Uwes Abu Bakar Muktamar V 1941-1942
KH. E. Uwes Abu Bakar Muktamar VI 1943-1951
KH. E. Uwes Abu Bakar Muktamar VII 1943-1951
KH. E. Uwes Abu Bakar Muktamar VIII 1952-1953
KH. E. Uwes Abu Bakar Muktamar IX 1953-1956
KH. E. Uwes Abu Bakar Muktamar X 1956-1966
KH. E. Uwes Abu Bakar/KH.M Muslim Muktamar XI 1966-1975
Nafsirin Hadi. S.H. Muktamar XII 1975-1985
K.H. E.A. Burhani Muktamar XIII 1985-1991
Drs.H.M.Irsyad Djuwaeli Muktamar XIV 1991-1996
Drs.H.M.Irsyad Djuwaeli Muktamar XV 1996-2001
Drs.H.M.Irsyad Djuwaeli Muktamar XVI 2001-2005
Drs.H.M.Irsyad Djuwaeli Muktamar XVII 2005-2010

Komentar

  1. Adewi Rohman30 Januari 2010 pukul 02.56

    Mathla'ul Anwar
    Adalah amanah, peran penting demi kesatuan umat yang ada di bumi Nusantara.

    BalasHapus

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Makna dan Lambang Mathla'ul Anwar

Gambar
1. Lambang Mathla’ul Anwar berbentuk bulan sabit menjulang ke atas dan di kedua ujungnya terletak bintang bersudut lima dengan empat kaki huruf MA memotong ke bawah tegak berdiri di atas empat garis gelombang yang terputus-putus dan bertuliskan Mathla’ul Anwar yang melintang dari kanan kekiri dalam huruf Arab. 2. Warna dasar hijau tua dan warna tulisan putih 3. Pengertian Lambang: a. Bulan Bintang adalah tanda umat islam yang sinarnya merupakan cahaya kebenaran menyinari umat manusia b. Huruf M dan A merupakan singkatan dari Mathla’ul Anwar, dengan 4 (empat) kaki yang melambangkan “ilmil ‘Ulama, adlil Umara, Sakhwatil agnia, da’watil fuqara” c. Empat garis gelombang menggambarkan pedoman Mathla’ul Anwar kepada al-Qur’an, al-Hadits, al-Ijma’ dan al-Qiyas d. Tulisan Arab hurufnya berjumlah 11 (sebelas) menggambarkan Rukun Iman dan Rukun Islam e. Warna dasar hijau tua menggambarkan kebenaran dan kesuburan, mengingatkan kewajiban anggotanya untuk senantiasa menyuburkan dakwah Islamiyah,
Baca selengkapnya

Asal-Usul Khittah Mathla'ul Anwar dan Perubahan Maknanya

Gambar
Asal-Usul Khittah Mathla'ul Anwar  dan Perubahan Maknanya Oleh DR. KH. Jihaduddin, MPd* Dari sudut pandang sejarahnya, sejak awal munculnya gagasan khittah memang sudah bersifat politis. Istilah khittah sebenarnya menjadi masyhur setelah pertemuan pertama Majelis Fatwa wa Tabligh di Tangerang pada tahun 1960. Namun, makna atau konsepsi yang sebenarnya dari khittah itu sendiri tidak jelas, karena ia banyak berkaitan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD/ART). Pentingnya merumuskan khittah mengemuka ketika Mathla’ul Anwar menjadi salah satu sasaran serangan politik para pengikut setia Soekarno. Karena Mathla’ul Anwar dianggap sebagai bagian dari sejarah dan identitas yang memisahkannya dari Masyumi. Khittah tampaknya berfungsi sebagai jalan untuk merumuskan identitas politik organisasi yang diharapkan dapat meyakinkan pihak penguasa akan ketidakbersalahannya secara politik. Hingga awal 1970an, para pemimpin Mathla’ul Anwar terus-menerus mempertahankan gagasan me
Baca selengkapnya

Perlunya Kawasan Industri Halal untuk UMKM

Gambar
  Perlunya Kawasan Industri Halal untuk UMKM Oleh Ir. H. Andi YH Djuwaeli, MRE (Praktisi Kawasan Industri Halal dan Wakil Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Pusat) Dalam UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, salah satu point pentingnya adalah negara berkeinginan bagaimana Usaha Mikro Kecil dan Menengah bisa naik kelas dengan merubah kriteria UMKM di lihat dari Omset dan Asetnya Perubahan secara radikal tersebut tentang kriteria UMKM sebelumnya mengacu kepada UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM dimana usaha mikro asetnya kurang dari Rp 50 juta dan omsetnya kurang dari Rp 300 juta per tahun, untuk usaha kecil asetnya antara Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta dan omsetnya antara Rp 300 juta sampai dengan Rp 2,5 Milyar per tahun, sedangkan untuk usaha menengah asetnya antara Rp 2,5 Milyar sampai dengan Rp 50 Milyar dan omsetnya antara Rp 500 juta sampai dengan Rp 10 Milyar Dalam Peraturan Pemerintah no 7 Tahun 2021 yang mengacu kepada UU Nomor 11 Tahun 2020, perubahan
Baca selengkapnya