Buruh Bangunan Segel Gedung SD


Lebak – Para buruh bangunan menyegel gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) Parage 01, Cikulur, Kabupaten Lebak, sejak tiga bulan lalu karena upah mereka belum dibayar. Akibatnya, para siswa yang terbagi dalam enam ruang kelas terpaksa belajar di madrasah, puskesmas, dan kantor desa setempat.
Kasus penutupan sepihak ruang kelas atau sekolah oleh buruh bangunan proyek rehab SDN Parage 01 melalui program rehab tuntas SD 2006 itu merupakan kejadian yang ketiga kalinya. Andi Yudi Hendriawan, anggota Komisi B DPRD Lebak, membenarkan menerima pengaduan masyarakat tentang adanya penyegelan sekolah oleh buruh yang belum terbayarkan upahnya.
“Informasinya saya terima beberapa waktu lalu, dan hari ini saya sudah melihat langsung kebenaran laporan pengaduan warga itu. Sekolah itu memang ditutup oleh buruh yang belum dibayar upah kerjanya oleh rekanan pelaksana rehab,” jelas Andi, Minggu (1/4). Ia mengingatkan agar kondisi ini segera diakhiri agar kegiatan belajar-mengajar siswa kembali normal. (imn) senin, 2 April 2007, Sinar Harapan

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Makna dan Lambang Mathla'ul Anwar

Gambar
1. Lambang Mathla’ul Anwar berbentuk bulan sabit menjulang ke atas dan di kedua ujungnya terletak bintang bersudut lima dengan empat kaki huruf MA memotong ke bawah tegak berdiri di atas empat garis gelombang yang terputus-putus dan bertuliskan Mathla’ul Anwar yang melintang dari kanan kekiri dalam huruf Arab. 2. Warna dasar hijau tua dan warna tulisan putih 3. Pengertian Lambang: a. Bulan Bintang adalah tanda umat islam yang sinarnya merupakan cahaya kebenaran menyinari umat manusia b. Huruf M dan A merupakan singkatan dari Mathla’ul Anwar, dengan 4 (empat) kaki yang melambangkan “ilmil ‘Ulama, adlil Umara, Sakhwatil agnia, da’watil fuqara” c. Empat garis gelombang menggambarkan pedoman Mathla’ul Anwar kepada al-Qur’an, al-Hadits, al-Ijma’ dan al-Qiyas d. Tulisan Arab hurufnya berjumlah 11 (sebelas) menggambarkan Rukun Iman dan Rukun Islam e. Warna dasar hijau tua menggambarkan kebenaran dan kesuburan, mengingatkan kewajiban anggotanya untuk senantiasa menyuburkan dakwah Islamiyah,
Baca selengkapnya

Asal-Usul Khittah Mathla'ul Anwar dan Perubahan Maknanya

Gambar
Asal-Usul Khittah Mathla'ul Anwar  dan Perubahan Maknanya Oleh DR. KH. Jihaduddin, MPd* Dari sudut pandang sejarahnya, sejak awal munculnya gagasan khittah memang sudah bersifat politis. Istilah khittah sebenarnya menjadi masyhur setelah pertemuan pertama Majelis Fatwa wa Tabligh di Tangerang pada tahun 1960. Namun, makna atau konsepsi yang sebenarnya dari khittah itu sendiri tidak jelas, karena ia banyak berkaitan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD/ART). Pentingnya merumuskan khittah mengemuka ketika Mathla’ul Anwar menjadi salah satu sasaran serangan politik para pengikut setia Soekarno. Karena Mathla’ul Anwar dianggap sebagai bagian dari sejarah dan identitas yang memisahkannya dari Masyumi. Khittah tampaknya berfungsi sebagai jalan untuk merumuskan identitas politik organisasi yang diharapkan dapat meyakinkan pihak penguasa akan ketidakbersalahannya secara politik. Hingga awal 1970an, para pemimpin Mathla’ul Anwar terus-menerus mempertahankan gagasan me
Baca selengkapnya

Perlunya Kawasan Industri Halal untuk UMKM

Gambar
  Perlunya Kawasan Industri Halal untuk UMKM Oleh Ir. H. Andi YH Djuwaeli, MRE (Praktisi Kawasan Industri Halal dan Wakil Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Pusat) Dalam UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, salah satu point pentingnya adalah negara berkeinginan bagaimana Usaha Mikro Kecil dan Menengah bisa naik kelas dengan merubah kriteria UMKM di lihat dari Omset dan Asetnya Perubahan secara radikal tersebut tentang kriteria UMKM sebelumnya mengacu kepada UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM dimana usaha mikro asetnya kurang dari Rp 50 juta dan omsetnya kurang dari Rp 300 juta per tahun, untuk usaha kecil asetnya antara Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta dan omsetnya antara Rp 300 juta sampai dengan Rp 2,5 Milyar per tahun, sedangkan untuk usaha menengah asetnya antara Rp 2,5 Milyar sampai dengan Rp 50 Milyar dan omsetnya antara Rp 500 juta sampai dengan Rp 10 Milyar Dalam Peraturan Pemerintah no 7 Tahun 2021 yang mengacu kepada UU Nomor 11 Tahun 2020, perubahan
Baca selengkapnya