Bangun Rumah di Bawah 36 m2, Pengembang Dapat Toleransi


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah masih memberikan toleransi bagi pengembang untuk memasarkan rumah sederhana jenis rumah sejahtera tapak berukuran kurang dari 36 meter persegi per unit. Harga maksimum rumah menengah bawah itu Rp 80 juta per unit.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU PKP), luas lantai rumah tapak sedikitnya 36 meter persegi.

Deputi Perumahan Formal Kementerian Perumahan Rakyat Pangihutan Marpaung di Jakarta, Selasa (29/3), mengemukakan, masa transisi itu diberikan bagi pengembang yang terikat akad kredit, perencanaan tapak (site plan), serta memperoleh izin mendirikan bangunan (IMB) sebelum UU PKP diterbitkan.

Pemerintah kini masih menyusun peraturan pemerintah pelaksana UU PKP. PP yang menjadi aturan teknis itu ditargetkan selesai tahun ini.

Rumah sejahtera tapak ditujukan bagi masyarakat dengan penghasilan pokok maksimum Rp 4,5 juta per bulan. Kepemilikan rumah bersubsidi itu melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Menurut Bendahara Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia Daniel Djumali, harga bangunan dan tanah terus naik. Dibutuhkan masa transisi sehingga pengembang masih bisa membangun rumah kurang dari 36 meter persegi per unit pada tahun ini.

Secara terpisah, Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa, menegaskan, seluruh proyek baru rumah sederhana dengan skim FLPP wajib mengacu pada UU PKP, yakni luas rumah minimal 36 meter persegi. Apabila proyek baru rumah sederhana tetap dibangun dengan luas kurang dari 36 meter persegi, rumah itu tidak dapat dipasarkan dengan skim FLPP.


Sumber :
Kompas Cetak

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Makna dan Lambang Mathla'ul Anwar

Gambar
1. Lambang Mathla’ul Anwar berbentuk bulan sabit menjulang ke atas dan di kedua ujungnya terletak bintang bersudut lima dengan empat kaki huruf MA memotong ke bawah tegak berdiri di atas empat garis gelombang yang terputus-putus dan bertuliskan Mathla’ul Anwar yang melintang dari kanan kekiri dalam huruf Arab. 2. Warna dasar hijau tua dan warna tulisan putih 3. Pengertian Lambang: a. Bulan Bintang adalah tanda umat islam yang sinarnya merupakan cahaya kebenaran menyinari umat manusia b. Huruf M dan A merupakan singkatan dari Mathla’ul Anwar, dengan 4 (empat) kaki yang melambangkan “ilmil ‘Ulama, adlil Umara, Sakhwatil agnia, da’watil fuqara” c. Empat garis gelombang menggambarkan pedoman Mathla’ul Anwar kepada al-Qur’an, al-Hadits, al-Ijma’ dan al-Qiyas d. Tulisan Arab hurufnya berjumlah 11 (sebelas) menggambarkan Rukun Iman dan Rukun Islam e. Warna dasar hijau tua menggambarkan kebenaran dan kesuburan, mengingatkan kewajiban anggotanya untuk senantiasa menyuburkan dakwah Islamiyah,
Baca selengkapnya

Asal-Usul Khittah Mathla'ul Anwar dan Perubahan Maknanya

Gambar
Asal-Usul Khittah Mathla'ul Anwar  dan Perubahan Maknanya Oleh DR. KH. Jihaduddin, MPd* Dari sudut pandang sejarahnya, sejak awal munculnya gagasan khittah memang sudah bersifat politis. Istilah khittah sebenarnya menjadi masyhur setelah pertemuan pertama Majelis Fatwa wa Tabligh di Tangerang pada tahun 1960. Namun, makna atau konsepsi yang sebenarnya dari khittah itu sendiri tidak jelas, karena ia banyak berkaitan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD/ART). Pentingnya merumuskan khittah mengemuka ketika Mathla’ul Anwar menjadi salah satu sasaran serangan politik para pengikut setia Soekarno. Karena Mathla’ul Anwar dianggap sebagai bagian dari sejarah dan identitas yang memisahkannya dari Masyumi. Khittah tampaknya berfungsi sebagai jalan untuk merumuskan identitas politik organisasi yang diharapkan dapat meyakinkan pihak penguasa akan ketidakbersalahannya secara politik. Hingga awal 1970an, para pemimpin Mathla’ul Anwar terus-menerus mempertahankan gagasan me
Baca selengkapnya

Perlunya Kawasan Industri Halal untuk UMKM

Gambar
  Perlunya Kawasan Industri Halal untuk UMKM Oleh Ir. H. Andi YH Djuwaeli, MRE (Praktisi Kawasan Industri Halal dan Wakil Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Pusat) Dalam UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, salah satu point pentingnya adalah negara berkeinginan bagaimana Usaha Mikro Kecil dan Menengah bisa naik kelas dengan merubah kriteria UMKM di lihat dari Omset dan Asetnya Perubahan secara radikal tersebut tentang kriteria UMKM sebelumnya mengacu kepada UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM dimana usaha mikro asetnya kurang dari Rp 50 juta dan omsetnya kurang dari Rp 300 juta per tahun, untuk usaha kecil asetnya antara Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta dan omsetnya antara Rp 300 juta sampai dengan Rp 2,5 Milyar per tahun, sedangkan untuk usaha menengah asetnya antara Rp 2,5 Milyar sampai dengan Rp 50 Milyar dan omsetnya antara Rp 500 juta sampai dengan Rp 10 Milyar Dalam Peraturan Pemerintah no 7 Tahun 2021 yang mengacu kepada UU Nomor 11 Tahun 2020, perubahan
Baca selengkapnya